Demo Depan Kantor BPN, Petani Mendahara Tuntut Izin HGU PT. EWF Dicabut
Menurut Tawaf Ali, perwakilan dari para petani mengatakan, persoalan ini berawal dari adanya ganti rugi ratusan hektar lahan milik masyarakat Desa Merbau dengan PT. EWF sekitar 2013 lalu. Dari ratusan lahan tersebut, sebanyak 68 hektar lahan yang dikuasai 45 petani merasa tidak pernah menjual lahannya kepada pihak perusahaan. Namun dalam hal ini pihak PT. EWF mengaku telah membeli lahan tersebut.
"Disinilah awal terjadinya konflik lahan tersebut, sehingga kami meminta BPN untuk mencabut izin HGU hingga sengketa lahan itu sendiri selesai," papar Tawaf Ali.
Tawaf Ali menjelaskan adanya dugaan pemalsuan yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga terkesan adanya transaksi jual beli lahan. Padahal pemilik lahan sendiri merasa tidak pernah menjual lahan mereka ke pihak perusahaan.
"Modusnya dugaan pemalsuan idenditas. Dimana orang lain direkayasa seolah-olah mereka adalah pemilik lahan yang sah," jelasnya.
Terkait hal ini, Kepala BPN Tanjabtim, Anggasana Siboro menuturkan, persoalan HGU sepenuhnya merupakan kewenangan Kanwil BPN Provinsi Jambi.
"Jadi salah kalau mereka mendatangi kami, karena HGU itu kewenangannya ada di Kanwil Jambi," tuturnya.
Terkait adanya persoalan konflik lahan yang terjadi di lapangan, menurut Anggasana, sebelum dikeluarkan SK terkait HGU oleh pihak Kanwil BPN Jambi, pihak Kanwil telah terlebih dahulu membentuk tim.
"Artinya jika SK nya sudah dikeluarkan, maka seharusnya persoalan dilapangan sudah clear, karena sebelum dikeluarkan SK HGU ada tim yang dibentuk untuk memastikan lahan tersebut clear," ungkapnya.(mln)
Tag:
Sabak Update
