Terkait JMS Ditabrak Beberapa Waktu Lalu, Pemda Tidak Tempuh Jalur Hukum

Terkait JMS Ditabrak Beberapa Waktu Lalu, Pemda Tidak Tempuh Jalur Hukum

SABAKUPDATE.COM, MUARASABAK - Insiden Jembatan Muara Sabak (JMS) yang ditabrak kedua kalinya oleh kapal Tugboat Maju Daya 59 Batam Builder Nav306 PT. Bandar Abadi Batam, pada Rabu (19/11/2019) lalu, Pemkab Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) tidak tempuh jalur hukum.

Pasalnya, pihak perusahaan mengakui kesalahannya dan siap bertanggung jawab serta mengganti rugi. Dengan adanya itikad baik pihak perusahaan, maka disambut baik oleh Pemerintah Daerah Tanjabtim.

   Berbeda dengan insiden pertama yang terjadi pada beberapa tahun lalu, kasus kecelakaan air yang mengakibatkan kerusakan beberapa sisi pada bagian Jembatan Muara Sabak hingga saat ini masih dalam proses Kasasi di MA.

Kabag Hukum Setda Tanjabtim, Idris kepada sabakupdate.com menyebutkan, terkait insiden kedua yang menimpa jembatan JMS tentu lebih tepatnya Dinas PU Tanjabtim yang memberikan penjelasan.

"Karena ranahnya bukan ranah hukum melainkan ranah ganti rugi. Karena niat baik perusahaan untuk menganti sudah ada," sebutnya.

"Setahu saya itu juga sudah dituangkan dalam surat perjanjian. Namun saya sarankan lebih baik PU yang menjelaskan, karena mereka lebih memahami," tambahnya.

Dirinya mengaku, sejauh ini untuk insiden kedua tersebut belum ada langkah atau jalur hukum yang ditempuh untuk penyelesaiannya. Mengingat saat ini masih diselesaikan dengan cara baik-baik antar kedua belah pihak.

Sementara itu, Sekretaris PU Tanjabtim Boy Chandra membenarkan, bahwa pihak perusahaan yang menabrak jembatan siap bertanggung jawab dan mengganti rugi.

"Namun untuk besarannya mereka juga masih menunggu hasil penghitungan ulang pihak Kementerian PU. Setelah didapat hasilnya baru bisa eksen perbaikan," jelasnya.

Tentu memang akan ada perubahan perhitungan, dari estimasi hasil penghitungan awal sebelum insiden kedua ini terjadi. Perhitungan awal lalu diperkirakan perbaikan memakan biaya hingga Rp 21 M.

"Kalau berapa jumlahnya kita belum bisa sebutkan, karena tim Kementerian baru turun dan belum selesai penghitungannya," tukasnya.(mln)

Komentar Pembaca