DPRD Tanjabtim Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjabtim, Mahrup didampingi Wakil Ketua I, Saidina Hamzah dan Wakil Ketua II, Gatot Sumarto dan dihadiri Wabup Tanjabtim, H. Robby Nahliyansyah, Rapat Paripurna tersebut dilaksanakan via Video Teleconference.
Pandangan umum dari Fraksi PAN yang dibacakan Nugraha Setiawan sependapat dengan pemerintah bahwa prioritas pembangunan 2019 meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dan memahami kondisi obyektif LKPJ Bupati Tanjabtim.
"Beberapa target pelayanan dasar infrastruktur pada tahun 2019 telah terealisasi diharapkan tahun 2020 ini untuk dapat ditingkatkan," katanya.
Selanjutnya, fraksi Golkar yang disampaikan Alam Bakri meminta untuk memerintahkan TAPD dan OPD dalam pembahasan bersama DPRD, agar menyampaikan resume program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas disertai dengan target pencapaian yang telah tertuang dalam RPJMD Tanjabtim tahun 2016-2021. Dengan harapan, yang dituangkan dalam visi misi Merakyat benar-benar dapat tercapai.
"Selain itu, meminta penjelasan terhadap kegiatan yang pelaksanaannya tidak terealisasi dalam Perda APBD Tahun 2019, terutama kegiatan fisik yang telah melalui prosedur tahapan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku," sebutnya.
Kemudian Ermeida Siringo Ringo dari fraksi PDI-P meminta penjelasan tentang seberapa besar capaian persentase penyelesaian konflik atau sengketa lahan yang telah diselesaikan pada tahun 2019 lalu. Selain itu, fraksi PDI-P juga meminta penjelasan tentang seberapa besar persentase pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat kurang mampu yang sudah direalisasikan tahun 2019.
"Pihaknya mempertanyakan langkah konkrit apa yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pendidikan di Tanjabtim," ungkapnya.
Sementara, Fraksi Restorasi Nurani Rakyat (RNR), Hamzah meminta penjelasan terkait dengan kegiatan peningkatan jalan di Dinas PUPR yang tidak direalisasikan pembangunan fisiknya serta kegiatan pembangunan yang tidak sesuai kontrak kerja, sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya dan masih berjalan pada Tahun Anggaran 2020.
"Untuk itu, fraksi BBI meminta kepada Bupati untuk mengevaluasi secara menyeluruh dalam rangka peningkatan kinerja dan penajaman bentuk kegiatan untuk penuntasan misi menjelang akhir jabatan di tahun 2021 mendatang," pintanya.
Hampir seluruh fraksi mempertanyakan terkait Silva tahun anggaran 2019 lalu yang mencapai Rp 82 Miliar lebih. Fraksi meminta agar Bupati untuk mengevaluasi terhadap seluruh pengguna anggaran yang selalu menyumbangkan Silva terbesar tiap tahunnya. Kemudian Bupati juga diminta untuk menerangkan Silva tersebut berasal dari kegiatan mana dan di OPD mana saja serta yang paling tinggi.
Selain itu, fraksi Golkar dan fraksi RNR mendukung Pemerintah Daerah dalam upaya memutus penyebaran Coronavirus Desease 2019 (Covid-19). Untuk itu, kedua fraksi tersebut meminta kepada Bupati dan pimpinan DPRD untuk secepatnya menjadwalkan rapat bersama antara Badan Anggaran dan TAPD untuk melakukan perubahan anggaran demi menjaga kesehatan dan keselamatan serta dampak sosial ekonomi masyarakat Tanjabtim.
Untuk diketahui, peserta Rapat Paripurna via Video Teleconference diikuti sebanyak 42 user, yang terdiri dari OPD, unsur Forkompinda dan kecamatan. Ditambah 7 user dilingkup DPRD Tanjabtim yang diisi oleh fraksi-fraksi.(adk/adv)
Tag:
Advetorial
