Balitbangda Tanjabtim Gelar Seminar Hasil Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
SABAKUPDATE.COM, MUARASABAK - Selasa 13 Desember 2022, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) menggelar Seminar Hasil Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Upaya Peningkatan PAD di Tanjabtim, yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Tanjabtim.
Seminar hasil kali ini, menghadirkan sejumlah Kepala OPD di lingkup pemerintahan Tanjabtim, serta para tim peneliti dalam membahas hasil kajian dan melakukan pembahasan terkait dengan kendala-kendala yang di hadapi organisasi perangkat daerah dalam menyerap potensi pajak dan retribusi daerah.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Gustin Wahyudi mengatakan, tujuan dari seminar ataupun kajian kali ini, adalah untuk menggali sejauh mana potensi penerimaan yang ada di Kabupaten Tanjabtim baik dari sektor pajak maupun retribusi.
"Dari hasil seminar yang telah disampaikan oleh tim peneliti, untuk Kabupaten Tanjabtim sejauh ini capaian, yang sudah diraih hanya sekitar 40% saja dari potensi yang sebenernya, sementara target yang direkomendasikan tim peneliti untuk tahun 2023 mendatang itu hampir 100% Gap atau jaraknya dengan realisasi penerimaan di tahun 2021," katanya.
Gustin menjelaskan, dari penyampaian tersebut artinya Tanjabtim masi belum optimal dalam realisasi penerimaannya, dan para tim peneliti juga menyebutkan masi banyak potensi yang harusnya bisa di gapai untuk meningkatkan penerimaan di berbagai sektor. Untuk diketahui terdapat sekitar 13 perangkat organisasi daerah yang punya kewajiban dalam hal penerimaan daerah.
"Beberapa perangkat daerah seperti Dinas Perhubungan dan PUPR juga sempat menyampaikan kendala yang dihadapi untuk mencapai target penerimaan, bahkan beberapa diantaranya juga sempat menanyakan terkait solusi dan petunjuk kepada tim peniliti agar bisa di bahas bersama-sama. Oleh karena itu persoalan-persoalan yang di hadapi perangkat daerah untuk mencapai target penerimaan diminta untuk di rekomendasikan oleh tim ahli," tuturnya.
Kendala yang dihadapi tiap perangkat daerah rata-rata nyaris sama hingga semuanya belum menjadi optimal dalam penarikan pajak dan retribusinya, salah satu diantaranya Dinas Perhubungan Tanjabtim. Selain kekurangan SDM, Dishub juga kekurangan peralatan pendukung untuk melakukan Uji KIR, Sehingga pelaksanaan Uji KIR tidak masuk dalam kriteria atau tak lulus untuk bisa melakukan Uji KIR sendiri dan harus dialihkan ke kota jambi. Artinya sumber penerimaan dari Uji KIR tidak ada pemasukannya. Sementara itu guna menunjang pelaksanaan uji KIR peralatan yang di butuhkan sangatlah mahal dan otomatis kendala anggaran juga menjadi persoalan dalam hal segi penerimaan.
"Dengan adannya seminar hasil ini artinya apa yang nanti di tulis oleh tim peneliti mereka bisa mempertanggung jawabannya, untuk itu kalau bisa app-apa saja yang telah dibahas dalam diskusi ini bisa di rekomendasikan sektor-sektor mana saja yang butuh perhatian khusus, baik dari pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat., sehingga target-target tahun 2023 yang direkomendasi bisa tercapai," tambahnya.
Gustin juga menyampaikan di akhir sesi wawancaranya, jika saat ini Tanjabtim baru bisa mencapai 40% sumber penerimaan ,artinya masi ada 60% lagi potensi yang belum tergali di 13 perangkat daerah yang punya kewajiban. Ia menegaskan, selama ini sederhananya raihan persentase terlalu rendah menurut tim peneliti secara akademis.
"Maka dari itu hasil ini perlu dipertimbangkan, karena jika capaian terlalu rendah serta timpang dengan rekomendasi dan jika tidak tercapai maka tidak baik juga untuk perangkat daerah. Tentunya hasil ini akan dibicarakan dengan pimpinan, dan akan di diskusikan lebih lanjut apakah nantinya rekomendasi akan di adopsi semua atau dicarikan win win solusinya. Sebab jika masi menggunakan pola lama maka target akan stagnan dan tidak optimal. Hal yang lebih penting lagi pembahasan terkait saranan dan prasarana pendukung lain yang di support dengan penganggaran akan di bicarakan kembali," tutupnya.(mln)
