Plt Bupati Hadiri Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD Tanjabtim TA 2025
SABAKUDATE.COM, MUARASABAK - DPRD Kabupaten Tanjabtim menggelar rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum dan jawaban Eksekutif terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Tanjabtim Tahun Anggaran 2025, Senin (12/11).
Bertempat di gedung DPRD Kabupaten Tanjabtim, rapat Paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Tanjabtim, Hj. Zilawati, SH, Wakil Ketua I, Hasnibah, A.Md dan Wakil Ketua II, Siti Aminah, SE serta dihadiri para Anggota DPRD Tanjabtim. Hadir juga Plt Bupati Tanjabtim, H. Robby Nahliyansyah, SH, Forkompinda, para Kepala OPD serta tamu undangan.
Fraksi PAN dalam pandangan umumnya yang disampaikan Tri Astuti Handayani menegaskan kepada pemerintah agar dapat mengoptimalkan anggaran bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terhadap kegiatan yang sudah ada perencanaan yang tertunda tahun 2024 agar dapat menjadi prioritas dan dilanjutkan kembali di APBD tahun 2025.
Muhammad Samin dari Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya memberikan saran dan masukan kepada pemerintah. Salah satunya meminta pemerintah untuk serius dan fokus meningkatkan sumber pendapatan terhadap penurunan APBD tahun 2025 sebesar 7,64 persen bila dibandingkan dengan target pendapatan tahun 2024.
Sementara Nuardi dari Fraksi NasDem meminta perlunya prioritas pembangunan dengan memperhatikan peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi melalui peningkatan kapasitas kualitas tenaga kerja, peningkatan akses dan kapasitas koperasi, UMKM serta pengembangan destinasi dan lain-lain.
Pandangan umum Fraksi Gerindra yang dibacakan Usman juga menyayangkan turunnya APBD Kabupaten Tanjabtim TA 2025 sebesar 7,64 persen. Kemudian Fraksi Gerindra juga menyayangkan tingginya Silpa TA 2024. Untuk itu, Fraksi Gerindra meminta penjelasan terkait tingginya Silpa tersebut.
Kemudian Fraksi Demokrasi Keadilan (PDI-P dan PKS) dalam pandangan umumnya berharap kepada pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pendapatan daerah dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada secara berkesinambungan dan intensif dalam rangka mendorong perkuatan kapasitas fiskal daerah yang mandiri dan berdikari.(mln)
